Mas Ari Dwipayana dan Mas Pratik[no], Saya Mohon Jangan Menjadi Goebbels. Bahkan Jusuf Kalla Bukan 'Goebbels' untuk Jokowi

Amman Jordan, 11.11am

Saut Situmorang menduga sikap lima pimpinan KPK terhadap kasus e-KTP yang menjerat Ketua DPR saat itu, Setya Novanto, sudah diketahui Presiden. Dia mengatakan bahwa tiga pimpinan menyetujui penyidikan kasus tersebut, sedangkan dua lainnya menolak.  "Dalam pikiran kotor aku pasti ada bocoran kan skornya 3-2. Tahu lah Anda yang 2 siapa [Basaria Panjaitan, Alexander Marwata], yang 3 siapa [Agus Rahardjo, Saut Situmorang, Laode M Syarif]. Jadi, mungkin dia [Presiden Jokowi] dengar-dengar dan panggil saja. Mungkin di pikiran yang perintah seperti itu. Tapi, enggak tahu lah kenapa [Agus Rahardjo] dipanggil sendirian," jelas Saut.

3 ‘Pro’ menyidik Setya Novanto kemudian hari, melalui konferensi pers, 13 September 2019. tiga pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M Syarif menyerahkan tanggung jawab atau mandat pengelolaan lembaga antirasuah ke Presiden Jokowi, karena protes revisi UU KPK.

Untuk pertama kalinya setelah disiarkan pada Kamis malam [jam 8an], ada upaya kroscek ‘apa betul’ atas pernyataan Agus Rahardjo bahwa Jokowi marah dan minta penyidikan kepada Ketua DPR Setya Novanto dihentikan. Saya butuh kroscek minimal dari pimpinan kpk lain, baru kemudian menulis ini. Meski ditengah [juga] duka cita bahwa salah satu dosen HI UGM wafat, Mas Riza Noer Arfani. Kami berbagi ‘leo’, beliau 3 Agustus, saya 2 Agustus, tanggal berbagai peperangan.

Agus Rahardjo mungkin baru sekitar 36 jam menandatangani surat perintah penyidikan (sprindik) kasus e-KTP dengan tersangkan Setya Novanto atau Setnov. Pemanggilan Agus oleh Jokowi dilakukan Desember 2016 - Januari 2017, dan setelah berbulan, pada 17 Juli 2017, Setnov ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Saya terus terang pada kasus e-KTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno [Mensesneg]. Saya heran biasanya memanggil [pimpinan KPK] itu berlima, ini kok sendirian. Dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tetapi dari ruang masjid kecil itu," ujarnya kepada Rosiana Silalahi di studio kompastv, yang kemudian ditayangkan Kamis malam, sekitar 43 jam lalu.

Benar, setidaknya dari Oktober 2014 - Mei 2015, benar-benar hanya beberapa jam setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden [20 Oktober 2014], DPR terpecah 2 kubu, KOALISI INDONESIA HEBAT [Jokowi] dan KOALISI MERAH PUTIH [Prabowo]. Anda mungkin hanya ingat dengan ‘palu ceu popong’, dimana Ibu Popong untuk sementara menjadi Ketua DPR karena representasi anggota DPR tertua, hingga terselenggara pemilihan Ketua.

Golkar tergabung dalam KMP. Bahkan sebelum pilpres 2014 berjalan, sempat ada wacana, karena ‘political leverage’ Golkar amat besar, jika Prabowo - Hatta Rajasa terpilih atau memenangkan pilpres, Aburizal Bakrie akan disetting menjadi [Prabowo membuat struktur jabatan baru bernama] Perdana Menteri. Pasca pilpres, selaku Ketua DPR, Setya Novanto dalam kurun 2014 - 2016 beberapa kali juga mempersulit di-gol-kan nya rancangan kebijakan pemerintahan Jokowi.

Polarisasi KIH dan KMP mempersulit Jokowi karena berbagai kebijakan pemerintah harus disetujui DPR, dan total kursi KIH dibawah 38 persen sekalipun PDIP menang pemilu legislatif 2014. Tapi untuk apa Jokowi mengorbankan citranya cuma demi membela Golkar disaat hubungan Jokowi - Golkar dan PDIP - Golkar ‘tidak bagus-bagus amat’ pada kurun / sepanjang 2016.

Saya baru pulang ke rumah pada 22 Oktober 2014, meski sudah ada di dalam gedung DPR untuk proses pelantikan Jokowi sejak jam 4 pagi - 20 Oktober 2014.

Pada bulan September 2015, Partai Amanat Nasional ikut bergabung ke kubu Jokowi. Butuh hampir 7 tahun untuk PAN sehingga mendapat 1 kursi menteri, yaitu 15 Juni 2022, dimana itu pun harus / karena reshuffle, yaitu Ketua PAN, Zulkifli Hasan, menjadi Menteri Perdagangan. Hampir 7 tahun.

Januari 2016, Golkar secara resmi ikut bergabung pada koalisi Jokowi / KIH, dan pada 17 Mei 2016, menyatakan keluar dari Koalisi Merah Putih. Tapi, kembali lagi, jika PAN sampai butuh 7 tahunan agar mendapat ‘balas jasa’ berupa kursi menteri, tapi mengapa Golkar, yang baru resmi keluar ‘koalisi Prabowo / koalisi Merah Putih’ pada Mei [17 Mei 2016], sampai membuat Jokowi [diduga pada] Desember 2016 - Januari 2017, sampai memarahi ketua KPK Agus Rahardjo [dirinya, Agus] sendirian dipanggil, dengan [saksi di ruangan] menurut Agus bahwa Jokowi ditemani Pratikno.

Setnov juga tidak punya hubungan bagus dengan Jusuf Kalla, saat itu tentu saja Wakil Presiden mendampingi Jokowi. Keduanya jelas Golkar, yang tidak saling akur. JK [Jusuf Kalla] sendiri khawatir citra Golkar rusak jika terlalu lama dipimpin ‘koruptor’, mempersulit Golkar kedepannya [dalam konteks: pemilu 2019].

Airlangga baru resmi menggantikan Setnov pada 13 Desember 2017, mengambil alih posisi Ketua Umum Golkar. [Diam-diam] membela Setnov di dalam area ISTANA PRESIDEN, harusnya lebih membuat Jusuf Kalla bingung, marah, merasa awkward, bahkan dibanding publik saat ini pasca Agus Rahardjo bilang ke Rosiana Silalahi. Saya sejuta persen yakin Jusuf Kalla tahu juga pemanggilan diam-diam ini, beliau [JK] puluhan tahun berpolitik. Entah kenapa diam saja bahkan hingga hari ini.

Mas Ari Dwipayana langsung membantah rekaman Agus Rahardjo - Rosiana Silalahi sejak Jumat kemarin.

Mas Ari dan Mas Pratikno memang dosen tidak langsung untuk saya, karena keduanya bukan HUBUNGAN INTERNASIONAL UGM meski sama-sama FISIPOL UGM. Tapi saya respek kepada keduanya, dan itulah saya [setelah ada kroscek langsung AGUS RAHARDJO DIMARAHI JOKOWI], saya menulis ini. Ijazah saya ditandatangani Mas Pratikno selaku dekan FISIPOL UNIVERSITAS GADJAH MADA saat itu.

Mungkin kalau tidak ada letusan merapi dan [juga faktor lain] saya memilih tema skripsi lain yang jauh lebih cepat dan dosen penguji yang lebih sering di kampus, ijazah saya tidak ditandatangani Mas Pratikno tapi dekan sebelumnya [yang justru beneran dosen HI, Prof Mochtar Mas’oed]. Andai lebih berani, bukan kak ella senior saya yang memulai skripsi S1HIUGM full english tapi saya. Tapi format in english skripsi saya kedodoran 320an halaman, dan saya pilih Indonesia language saja, sekitar 200+, masih mungkin, sintingnya, skripsi S1 HI tertebal se-Indonesia bukan cuma UGM. Tentang Palestina dan Israel. Kini kak ella di AMNESTY international, lembaga yang amat concern kebrutalan seperti kebrutalan Israel pada Palestina.

AMNESTY INTERNATIONAL lebih berani menulis ‘killed in Israeli airstrike’ daripada semua media barat [CNN, NEW YORK TIMES, GUARDIAN, WASHINGTON POST, dll]

Meski warga HI UGM bisa mengambil matkul fisipol non HI dalam beberapa SKS tertentu [mata kuliah tidak wajib] saya tidak mengambil mata kuliah diampu Mas Ari dan Mas Pratikno.

Banyak orang masih menduga perubahan ‘semi otoritarian’ Jokowi bukan karena Jokowi tapi Iriana. Ada yang bilang ‘murni Jokowi yang berubah.’ Minimal Megawati benar-benar mendapati momen bahwa Jokowi meminta bantuan seluruh / segenap PDIP agar bisa mendapat 3 periode, entah skemanya seperti apa, tapi Megawati menolak.

THWARTED BY MEGAWATI

Mas Ari dan Mas Pratikno, ‘socio justicia’ atau rumpun ‘soshum’ UGM sedang bermasalah. Eric Hiariej resmi dicopot perdosenannnya meski melakukan pemerkosaan atau kekerasan seksual hampir sedekade. Eddy Hiariej kasus korupsi. Saya mendengar amat dibawah radar siapapun beberapa kasus dosen FEB UGM dan FIB UGM. ‘Soshum’ yang kita cintai ‘sedang tidak baik-baik saja.’

Jika Mas Ari Dwipayana dan Mas Pratikno ‘melanggengkan’ semi otoritarian, tangan mas-mas berdua akan sama belang - kelamnya seperti Harmoko dll mesin-mesin Orba. Hal yang, saya yakini, MAS - MAS BERDUA ajarkan di FISIPOL UGM untuk mencegah otoritarian. 9 Tahun sebelum saya kuliah, selalu diucap mulut-ke-mulut bahwa tank menuju rektorat UGM —- dimana jelas-jelas gedung FISIPOL dekat sekali dengn rektorat juga. Kita tidak bisa kembali ke 1998.

ADI MULIA PRADANA. Mahasiswamu meski tidak langsung, di FISIPOL UGM.